persoalan sosial yang kompleks

Latarbelakang

Segala bentuk kampanye dan program tentang perbaikan SDM dan IPM merupakan program pokok nasional dan internasional yang melibatkan smua lini baik pemerintah maupun OKP dengan harapan yang signipikan yaitu :

1.membentuk karakter masyarakat yang mandiri
2. menciptakan masyarakat yang keritis
3.Masyarakat yang kreatif dan inopatif
4.masyarakat yang sadar hukum
5. masyarakat yang sadar dan menjaga kelestarian alam
6.menghormati kesetaraan gander
7.memahami makna HAM secara mendalam
8.memahami kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga Negara yang baik menurut hokum
9.bersama-sama pemerintah menciptakan Susana yang kondusif
10.hindari sifat anarkisme
11.memupuk budaya gotong royong
12.menghargai hak dan kewajiban anak sebagai mahluk social dan titipan tuhan


Diatas kertas pemerintah dan OKP sudah mersa maksimal melakukan upaya-upaya mobilisasi sumberdaya tapi realitasnya masih jauh dari harapan dengan bukti yang tidak sulit kita dapatkan,praktek-praktek eksploitasi dan manipulasi bukan menjadi rahasia public lagi , situasi seperti inilah yang membuat tidak berjalannya pungsi control ,kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ibarat bola salju dan akan menjadi barang yang sangat mahal dan susah untuk diobati, metode transparansi dan partisipatif adalah terapi yang mungkin bisa merubah warna pemeikiran masyarakat terhadap pemerintah yang sudah rapuh. Semua ini disebabkan oleh banyak factor.yang esensinya adalah pelayanan public ,hak dan kewajiban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 blum proporsional dan signipikan.

dalam melihat permasalahan di masyarakat sekarang ini ada kecenderungan terjadi pengotak- ngotakan ilmu dan masing-masing disiplin berjalan sendiri. "Kita harus mau melongok ke luar agar tahu betapa dunia sangat luas dan beragam. Kita jarang berdialog untuk membangun manusia yang utuh.

Terkait dengan itu semua, pengembangan metode pendekatan transdisipliner ilmu pengetahuan dalam kegiatan belajar- mengajar dan pendidikan memicu terciptanya pemikiran yang kreatif dan kritis. Dengan begitu, pendekatan ini memberikan solusi terhadap permasalahan kegiatan belajar-mengajar dan sistem pendidikan Indonesia yang tidak memberikan kesempatan berkembangnya kreativitas murid.

"Pola berpikir pragmatis merupakan penyebab tidak berkembangnya pendidikan di Indonesia. Proses belajar-mengajar kita monoton hanya bersandar pada kurikulum. Pendidik tak memberikan kesempatan siswa mengembangkan pikirannya dengan kreatif

KITA selalu terjebak dalam mentalitas ini: menunggu orang lain bertindak dan berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah kita atau kita sendiri harus berjuang menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Mentalitas ini tidak saja berlaku secara individual tetapi juga menyerang kita secara sosial. Kita temukan banyak masalah di dalam kehidupan bersama kita, tapi kita sering pula menunggu orang lain untuk memberikan solusinya. Sedemikian kuatnya mentalitas menunggu orang lain memberikan solusi atas masalah kita baik secara pribadi maupun sosial menyebabkan kita tidak bisa keluar dari lingkaran masalah. Masalah datang silih berganti seperti benang kusut. Kita terperangkap.

Mentalitas ini sudah menyerang kita secara individual dan sosial. Di tingkat negara pun hal ini bisa terjadi. Di dalam pemilihan umum, misalnya, kita punya hak untuk menaikkan dan menurunkan seorang pemimpin. Tetapi serentak kita menggunakan kesempatan yang sama untuk menuntut sedemikian dari para calon agar memberikan kita sedekah sebagai barter dengan suara kita. Barangkali inilah akar mengapa praktik politik uang tidak juga mati-mati di dalam budaya politik kita. Dengan demikian para pemimpin kita pun mendapatkan kekuasaan dengan cara membeli (power by purchasing). Hal ini berlaku untuk segala level seleksi pemimpin politik kita.

Hal ini disebut untuk menjelaskan bahwa mentalitas menunggu orang lain berbuat untuk kita memiliki dampak luas atau seperti yang sering kita dengar orang plesetkan NTB sebagai Nanti Tunggu Bagian. Ini melahirkan sikap apatis, sikap masa bodoh. Lebih celaka bila apatisme sosial menguat. Kita sering menjadi tidak peduli dengan masalah orang lain di sekitar kita. Kesetiakawanan sosial menghilang. Individualisme bertumbuh subur.

Ada banyak usaha yang dilakukan untuk menghilangkan mentalitas ini. Pemerintah melakukannya. Lembaga-lembaga sosial keagamaan melakukannya. Intinya usaha-usaha ini adalah mau memberdayakan masyarakat atau membangun kapasitas masyarakat untuk bisa mengatasi sendiri masalah mereka.


Seluruh perjuangan dan pemberdayaan umat basis itu bersifat inklusif dalam pengertian orang-orang Islam tidak hanya bergelut dengan dirinya sendiri ke dalam melainkan melihat keluar dan bergerak untuk menolong orang lain, menolong sesama tanpa memandang agama dan etnis. Dia harus membangun solidaritas lintas batas. Ini artinya komunitas basis yang didefinisikan sebagai sebuah kelompok kecil terdiri dari 10-20 keluarga itu akan bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya di tempat mereka tinggal membahas bersama masalah-masalah konkret kehidupan dan berusaha mencari solusinya bersama. Masalah-masalah ini kemudian mereka refleksikan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada masalah bersama dan peserta pertemuan datang dari berbagai agama, misalnya, maka pengalaman keagamaan mereka bisa memperkaya perspektif dalam menemukan solusi.

Dengan demikian hal yang paling menonjol di sini adalah anggota komunitas basis menjadi aktor-aktor sosial di lingkungan tempat tinggal mereka dan mereka bertindak sebagai agen perubahan sosial. Mereka adalah pelopor dan pembaru bagi kehidupan sosial mereka. Dampak positifnya adalah masyarakat punya masalah dan mereka sendiri yang menyelesaikan masalah mereka. Mereka tidak hidup dalam budaya menunggu orang lain untuk memberikan mereka solusi.

Pada satu sisi strategi ini kemudian akan memperkuat demokratisasi di tingkat akar rumput. Masyarakat sudah terlatih untuk bernegosiasi, berembuk, bertukar gagasan dan memperdebatkan solusi yang ditawarkan. Masyarakat akan menjadi terbiasa dengan perbedaan pendapat, terbiasa dengan perbedaan pandangan, bersikap terbuka dan melahirkan rasa saling menghormati. Demokrasi akan berkembang. Masyarakat punya kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya. Menghilangkan apatisme individual dan apatisme sosial.