persoalan sosial yang kompleks

Latarbelakang

Segala bentuk kampanye dan program tentang perbaikan SDM dan IPM merupakan program pokok nasional dan internasional yang melibatkan smua lini baik pemerintah maupun OKP dengan harapan yang signipikan yaitu :

1.membentuk karakter masyarakat yang mandiri
2. menciptakan masyarakat yang keritis
3.Masyarakat yang kreatif dan inopatif
4.masyarakat yang sadar hukum
5. masyarakat yang sadar dan menjaga kelestarian alam
6.menghormati kesetaraan gander
7.memahami makna HAM secara mendalam
8.memahami kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga Negara yang baik menurut hokum
9.bersama-sama pemerintah menciptakan Susana yang kondusif
10.hindari sifat anarkisme
11.memupuk budaya gotong royong
12.menghargai hak dan kewajiban anak sebagai mahluk social dan titipan tuhan


Diatas kertas pemerintah dan OKP sudah mersa maksimal melakukan upaya-upaya mobilisasi sumberdaya tapi realitasnya masih jauh dari harapan dengan bukti yang tidak sulit kita dapatkan,praktek-praktek eksploitasi dan manipulasi bukan menjadi rahasia public lagi , situasi seperti inilah yang membuat tidak berjalannya pungsi control ,kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ibarat bola salju dan akan menjadi barang yang sangat mahal dan susah untuk diobati, metode transparansi dan partisipatif adalah terapi yang mungkin bisa merubah warna pemeikiran masyarakat terhadap pemerintah yang sudah rapuh. Semua ini disebabkan oleh banyak factor.yang esensinya adalah pelayanan public ,hak dan kewajiban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 blum proporsional dan signipikan.

dalam melihat permasalahan di masyarakat sekarang ini ada kecenderungan terjadi pengotak- ngotakan ilmu dan masing-masing disiplin berjalan sendiri. "Kita harus mau melongok ke luar agar tahu betapa dunia sangat luas dan beragam. Kita jarang berdialog untuk membangun manusia yang utuh.

Terkait dengan itu semua, pengembangan metode pendekatan transdisipliner ilmu pengetahuan dalam kegiatan belajar- mengajar dan pendidikan memicu terciptanya pemikiran yang kreatif dan kritis. Dengan begitu, pendekatan ini memberikan solusi terhadap permasalahan kegiatan belajar-mengajar dan sistem pendidikan Indonesia yang tidak memberikan kesempatan berkembangnya kreativitas murid.

"Pola berpikir pragmatis merupakan penyebab tidak berkembangnya pendidikan di Indonesia. Proses belajar-mengajar kita monoton hanya bersandar pada kurikulum. Pendidik tak memberikan kesempatan siswa mengembangkan pikirannya dengan kreatif

KITA selalu terjebak dalam mentalitas ini: menunggu orang lain bertindak dan berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah kita atau kita sendiri harus berjuang menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Mentalitas ini tidak saja berlaku secara individual tetapi juga menyerang kita secara sosial. Kita temukan banyak masalah di dalam kehidupan bersama kita, tapi kita sering pula menunggu orang lain untuk memberikan solusinya. Sedemikian kuatnya mentalitas menunggu orang lain memberikan solusi atas masalah kita baik secara pribadi maupun sosial menyebabkan kita tidak bisa keluar dari lingkaran masalah. Masalah datang silih berganti seperti benang kusut. Kita terperangkap.

Mentalitas ini sudah menyerang kita secara individual dan sosial. Di tingkat negara pun hal ini bisa terjadi. Di dalam pemilihan umum, misalnya, kita punya hak untuk menaikkan dan menurunkan seorang pemimpin. Tetapi serentak kita menggunakan kesempatan yang sama untuk menuntut sedemikian dari para calon agar memberikan kita sedekah sebagai barter dengan suara kita. Barangkali inilah akar mengapa praktik politik uang tidak juga mati-mati di dalam budaya politik kita. Dengan demikian para pemimpin kita pun mendapatkan kekuasaan dengan cara membeli (power by purchasing). Hal ini berlaku untuk segala level seleksi pemimpin politik kita.

Hal ini disebut untuk menjelaskan bahwa mentalitas menunggu orang lain berbuat untuk kita memiliki dampak luas atau seperti yang sering kita dengar orang plesetkan NTB sebagai Nanti Tunggu Bagian. Ini melahirkan sikap apatis, sikap masa bodoh. Lebih celaka bila apatisme sosial menguat. Kita sering menjadi tidak peduli dengan masalah orang lain di sekitar kita. Kesetiakawanan sosial menghilang. Individualisme bertumbuh subur.

Ada banyak usaha yang dilakukan untuk menghilangkan mentalitas ini. Pemerintah melakukannya. Lembaga-lembaga sosial keagamaan melakukannya. Intinya usaha-usaha ini adalah mau memberdayakan masyarakat atau membangun kapasitas masyarakat untuk bisa mengatasi sendiri masalah mereka.


Seluruh perjuangan dan pemberdayaan umat basis itu bersifat inklusif dalam pengertian orang-orang Islam tidak hanya bergelut dengan dirinya sendiri ke dalam melainkan melihat keluar dan bergerak untuk menolong orang lain, menolong sesama tanpa memandang agama dan etnis. Dia harus membangun solidaritas lintas batas. Ini artinya komunitas basis yang didefinisikan sebagai sebuah kelompok kecil terdiri dari 10-20 keluarga itu akan bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya di tempat mereka tinggal membahas bersama masalah-masalah konkret kehidupan dan berusaha mencari solusinya bersama. Masalah-masalah ini kemudian mereka refleksikan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada masalah bersama dan peserta pertemuan datang dari berbagai agama, misalnya, maka pengalaman keagamaan mereka bisa memperkaya perspektif dalam menemukan solusi.

Dengan demikian hal yang paling menonjol di sini adalah anggota komunitas basis menjadi aktor-aktor sosial di lingkungan tempat tinggal mereka dan mereka bertindak sebagai agen perubahan sosial. Mereka adalah pelopor dan pembaru bagi kehidupan sosial mereka. Dampak positifnya adalah masyarakat punya masalah dan mereka sendiri yang menyelesaikan masalah mereka. Mereka tidak hidup dalam budaya menunggu orang lain untuk memberikan mereka solusi.

Pada satu sisi strategi ini kemudian akan memperkuat demokratisasi di tingkat akar rumput. Masyarakat sudah terlatih untuk bernegosiasi, berembuk, bertukar gagasan dan memperdebatkan solusi yang ditawarkan. Masyarakat akan menjadi terbiasa dengan perbedaan pendapat, terbiasa dengan perbedaan pandangan, bersikap terbuka dan melahirkan rasa saling menghormati. Demokrasi akan berkembang. Masyarakat punya kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya. Menghilangkan apatisme individual dan apatisme sosial.

PILKADA NTB SERENTAK 2010

Pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat rencananya dilaksanakan pada 26 April 2010. Dalam kaitan itu, Komisi Pemilihan Umum NTB telah menyeleksi calon anggota Panwaslu kabupaten/kota meski masih ada pro-kontra mempertahankan keberadaan Panwaslu lama—yang bertugas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif 2009.
”Jangan sampai pemilihan kepala daerah (pilkada) di NTB dinilai tidak beres, lalu muncul gugatan dan konflik. Karena itu, kami mengantisipasinya dengan aturan formal,” ujar Darmansyah, Ketua Divisi Sosialisasi, KPU NTB, dalam jumpa pers Jumat (20/11) di Mataram.
Pilkada serentak di NTB tahun mendatang melingkupi tujuh daerah, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima. Demi terselenggaranya proses tahapan pilkada yang jujur dan adil, diperlukan lembaga pengawas, dalam kaitan ini Panwaslu, yang mengingatkan KPU jika ada penyimpangan.
Menurut Darmansyah, KPU kabupaten/kota di NTB sudah merekrut calon anggota Panwaslu masing-masing enam orang. Mereka nantinya disaring lagi melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan sehingga jumlah akhir hanya tiga orang.
Terkait perekrutan tersebut, baru-baru ini Panwaslu Provinsi NTB meminta agar proses seleksi anggota Panwaslu kabupaten/kota dihentikan. Alasannya, Badan Pengawas Pemilu akan menetapkan Panwaslu 2009 menjadi Panwaslu pilkada kabupaten/kota di NTB tahun mendatang.
Namun, imbauan itu tidak digubris KPU NTB. Menurut Darmansyah, pihaknya mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Secara eksplisit, dalam UU itu disebutkan bahwa Panwaslu dipilih melalui perekrutan.
Dalam jumpa pers kemarin terungkap, secara moral KPU kabupaten/kota siap melaksanakan pilkada. Namun, dana untuk pilkada belum siap karena belum dianggarkan oleh eksekutif dan legislatif masing-masing daerah.

Meja bundar Iklim Bisnis Internasional

Stephen Eule, Wakil ketua untuk iklim dan teknologi di U.S. Kamar Commerce’S Institut untuk Energi abad 21, Denmark baru-baru ini kembali mengambil bagian suatu bisnis internasional yang roundtable mendahului COP15 Konferensi Iklim Internasional untuk laksanakan Copenhagen pada bulan Desember.
Stephen sebelumnya bertindak sebagai direktur Kantor Iklim Berubahlah Kebijakan& Teknologi di U.S. Departemen Energi, akan mewakili U.S. ke Kamar Dagang di COP15 konferensi.
Di bawah, kamu dapat temukan Stephen Eule’S pemikir pada roundtable, seperti halnya dokumen memproduksi
“ Suatu pertemuan masyarakat bisnis yang internasional pada perubahan iklim adalah tepat waktu. Organisasi mengumpulkan Denmark minggu yang lalu mewakili 5 benua dan sepuluh berjuta-juta bisnis. Selama diskusi kami, kita menemukan banyak landasan umum, dan aku berpikir bahwa statemen yang kita memproduksi mengirimkan suatu pesan jelas bersih bahwa masyarakat bisnis ingin secara penuh disibukkan dengan mendapatkan Copenhagen Konferensi pada bulan Desember,”

Harapan untuk Konferensi Iklim Yang internasional ( COP15)

Iklim Berubah Untuk Roundtable Wakil Bisnis
17-18 Pebruari 2009 Copenhagen

Organisasi Bisnis:

Semua Federasi Negeri China Industri Dan Perdagangan
Perserikatan Nasional Industri Brazilian
BUSINESSEUROPE
Dewan Pimpinan Eksekutive Kanada
Perserikatan Industri Orang India
Perserikatan Industri Orang Denmark
Kenya Asosiasi Pabrikan
Prakarsa Bisnis Nasional– Afrika Selatan
Negara Jepang Keidanren ( Federasi Bisnis Jepang)
Kamar Dagang AS
Dewan AS untuk Bisnis [yang] Internasional

yang dikumpulkan pada prakarsa mereka sendiri di Copenhagen pada 17 dan 18 Pebruari 2009 untuk membagi pandangan pada perubahan iklim. Mereka bermufakat statemen yang berikut pada iklim internasional yang akan datang berubah konferensi di Copenhagen pada bulan Desember tahun ini:
Bisnis merasa terikat dengan pendukung suatu hasil sukses pada COP15 di Copenhagen, Yang kita percaya adalah mungkin kendati kecenderungan untuk menurun yang ekonomi . Yangpada dasarnya, pemerintah harus mendapatkan suatu persetujuan kerangka internasional pada COP15 untuk pindah gerakkan tindakan koperasi internasional pada iklim berubah pemain depan, sedang menujukan kesembuhan ekonomi dan mempromosikan keamanan energi. Kita merekomendasikan bahwa . ini kerangka memberi perhatian dan peringanan, adaptasi dan penebangan hutan.

Kita pada hakekatnya terkait oleh ini menantang keadaan ekonomi, karena tanpa kesetabilan ekonomi, yang global community’s kemampuan untuk mengambil tindakan ambisius untuk menunjuk iklim isu bisa disepakati. Meski demikian, kita mengharapkan bahwa krisis yang keuangan akan jadi temporer, dan memahami perubahan iklim itu adalah suatu tantangan global jangka panjang yang memerlukan dekat dan tindakan jangka panjang.

Kita harus bertindak, tetapi di dalam ini menantang waktu, kita harus bertindak dengan bijaksana dan secara hemat biaya, dengan kebijakan diprioritaskan dan terintegrasi, di dalam YANG UNFCCC, dan di dalam sinergi dengan lain proses multilateral ke pemimpin terbaik membatasi sumber daya.

Situasi yang jelas di dalam krisis yang ekonomi

Pemerintah perlu mengenali dan mengadopsi perikatan bisnis dan keahlian kritis bagi menjawab dan menghadapi tantangan selama 2009.


Bisnis menjadi bagian dari solusi ke iklim berubah. Kita telah mengambil tindakan dan langkah-langkah utama untuk dikembangkan di negara berkembang, menunjukkan bahwa bisnis menawarkan suatu cakupan luas solusi dan sumber daya. Pendekatan yang terintegrasi di dalam pemerintah, dan ke seberang isu energi, perubahan iklim dan pengembangan, akan jadi kritis mengenai ini. Ada banyak pilihan teknologi sehat tersedia, dan kita dapat dan harus melakukan secara lebih baik dengan mendukung kebijakan, seperti standard, public-private persekutuan dan pengadaan pemerintah.

Kita harus memperbanyak memperbesar pembiayaan untuk perbaikan iklim ekonomi dunia, Inovasi Dan Pelatihan dan mempromosikan memungkinkan kerangka untuk mengurangi biaya-biaya untuk perpindahan teknologi dan perdagangan. Peningkatan ke SDM dan harus lanjut dalam kaitan dengan proyek kecil, proyek pertanian dan pengurangan birokrasi.

Nasional dan stimulus regional ukurannya perlu meliputi iklim- dan energi- investasi yang diorientasikan. Kebijakan Iklim Dan Implementasi perlu menyokong secara positif ke pertumbuhan dan kesembuhan ekonomi, dan negara-negara perlu menghindari kecenderungan itu ke proteksionisme dan lain counter-productive mengukur. Ini akan hanya campuran tantangan ekonomi dan mengikis konsensus yang diperlukan untuk iklim kerjasama berubah tindakan pada suatu tingkatan global.

Kita betul-betul merekomendasikan bahwa pemerintah melibatkan menteri keuangan secara langsung di dalam negosiasi untuk mendiskusikan bagaimana cara pindah gerakkan di depan pada iklim yang membiayai kondisi-kondisi keuangan yang dibatasi sekarang.

Ketika satu arah untuk bereaksi terhadap tantangan ini, dan untuk memecahkan alat-alat pembayaran terbatas, kita harus lebih baik target investasi pada tingkatan nasional untuk efisiensi dan keefektifan biaya. Keseluruhan, berbeda membiayai mekanisme dan kebutuhan akan diperlukan untuk nasional, pengaturan regional dan industri berbeda. Pembiayaan harus dipersembahkan dan dapat diramalkan. Kita merekomendasikan, jika mungkin, menggunakan institusi dibentuk/mapan untuk menunjuk pembiayaan, teknologi, penebangan hutan dan adaptasi mengeluarkan post-2012 kerangka. Institusi yang menunjuk pembiayaan harus ditingkatkan dalam wujud public-private persekutuan sektor, dengan optimisasi sesuai, ketransparanan, bersihkan aturan dan prosedur seperti bisnis.

Adaptasi harus ditujukan pada internasional dan tingkatan lokal, khususnya, air, kesehatan, pertanian dan distribusi dan mengeluarkan produksi tenaga masa depan . Itu harus menggunakan ketrampilan lokal, membangun infrastruktur lokal bisa mendukung dan penggunaan pengalaman di negara berkembang.

Organisasi Bisnis saat ini, berasal dari lima benua, perwakilan berjuta-juta perusahaan, dari negara-negara dari tingkatan yang berbeda , merasa terikat dengan pekerjaan sebagai kelanjutan, kembangkan gagasan ini dan penawaran yang lebih ,solusi dan pujian/rekomendasi spesifik yang akan membantu kesetabilan ekonomi, menaikkan tindakan perubahan iklim dan perlu pengembangan bisa mendukung dalam semua daerah.


Kunci Unsur-Unsur suatu tonggak 2012 Kerangka UNFCCC

Kerangka yang UNFCCC harus fleksibel dan meliputi semua negara-negara, mempertimbangkan umum tetapi membedakan tanggung-jawab. Itu perlu membayar perhatian sama ke adaptasi dan peringanan dan mempertimbangkan sasaran hasil nasional, rencana tindakan dan keadaan.

Kerangka penting:


# kembangkan metodologi terukur, verifiable dan bisa melaporkan dan membuat mereka suatu prioritas
# memungkinkan inovasi dan keamanan energi. Itu mestinya tidak menutup pilihan, apakah dari energi atau sudut pandang teknologi. Kerangka perlu memperkenalkan tindakan koperasi internasional yang menyeimbangkan peringanan dan adaptasi;
# memungkinkan dan mendukung investasi dan inovasi jangka panjang di dalam teknologi pembersih;
# menentukan prioritas publik dan sektor swasta yang membiayai untuk R&D Dan Pendidikan Dan Pelatihan di dalam teknologi kedua-duanya dan membiayai komponen kerangka
# mengakui adanya dan mengenali public-private partnerships sektor untuk kooperasi teknologi dan bangunan kapasitas yang sudah mempertunjukkan hasil verifiable
# mempunyai suatu fokus ditingkatkan pada efisiensi energi dan menyediakan berbagi informasi dan mengalami dengan pengukuran dan peningkatan efisiensi energi;
# memusatkan pada memungkinkan kerangka untuk inovasi pada tingkatan nasional dan memindahkan counter-productive pajak dan tarif;
# menyediakan kapasitas dan nasihat efisiensi energi ditingkatkan membangun melalui dan sampai suatu tenaga ahli atau panel teknologi;
# mengenali dan memungkinkan public-private persekutuan sektor untuk kooperasi teknologi sepanjang baris APP model.