PILKADA NTB SERENTAK 2010

Pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat rencananya dilaksanakan pada 26 April 2010. Dalam kaitan itu, Komisi Pemilihan Umum NTB telah menyeleksi calon anggota Panwaslu kabupaten/kota meski masih ada pro-kontra mempertahankan keberadaan Panwaslu lama—yang bertugas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif 2009.
”Jangan sampai pemilihan kepala daerah (pilkada) di NTB dinilai tidak beres, lalu muncul gugatan dan konflik. Karena itu, kami mengantisipasinya dengan aturan formal,” ujar Darmansyah, Ketua Divisi Sosialisasi, KPU NTB, dalam jumpa pers Jumat (20/11) di Mataram.
Pilkada serentak di NTB tahun mendatang melingkupi tujuh daerah, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima. Demi terselenggaranya proses tahapan pilkada yang jujur dan adil, diperlukan lembaga pengawas, dalam kaitan ini Panwaslu, yang mengingatkan KPU jika ada penyimpangan.
Menurut Darmansyah, KPU kabupaten/kota di NTB sudah merekrut calon anggota Panwaslu masing-masing enam orang. Mereka nantinya disaring lagi melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan sehingga jumlah akhir hanya tiga orang.
Terkait perekrutan tersebut, baru-baru ini Panwaslu Provinsi NTB meminta agar proses seleksi anggota Panwaslu kabupaten/kota dihentikan. Alasannya, Badan Pengawas Pemilu akan menetapkan Panwaslu 2009 menjadi Panwaslu pilkada kabupaten/kota di NTB tahun mendatang.
Namun, imbauan itu tidak digubris KPU NTB. Menurut Darmansyah, pihaknya mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Secara eksplisit, dalam UU itu disebutkan bahwa Panwaslu dipilih melalui perekrutan.
Dalam jumpa pers kemarin terungkap, secara moral KPU kabupaten/kota siap melaksanakan pilkada. Namun, dana untuk pilkada belum siap karena belum dianggarkan oleh eksekutif dan legislatif masing-masing daerah.